Pemerintah Daerah Diatur Dengan Undang Undang Yaitu. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya. Bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 7 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti dalam pasal 9 terbagi meliputi. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 7 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.
Pembagian pemerintahan daerah ini sudah diatur melalui undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18 b ayat 1 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. Daftar kementerian negara. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.